Pemberitahuan Perdagangan Antarpulau Barang yang selanjutnya disebut PAB adalah dokumen yang berisi data dan/atau informasi terkait Perdagangan Antarpulau.

Kewajiban menyampaikan PAB dilaksanakan oleh Pemilik Muatan (Cargo Owner)

1. Pemilik Muatan (Cargo Owner) dapat memberikan kuasa kepada Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (PJPT) untuk menyampaikan PAB. 2. Penyampaian PAB oleh PJPT ditembuskan kepada Pemilik Muatan (Cargo Owner) 3. Pemberian kuasa kepada PJPT dibuktikan dengan surat kuasa yang tercantum pada Lampiran 1 Permendag No. 27 Tahun 2024 tentang Perdagangan Antarpulau

Penyampaian PAB dilakukan secara online melalui Sistem Indonesian National Single Window (SINSW).

1. Pelaporan PAB dilakukan ketika Pemilik Muatan (Cargo Owner) akan melakukan kegiatan perdagangan dan/atau pendistribusian barang menggunakan sarana angkutan laut. 2. Pelaporan PAB dapat dilakukan paling cepat 20 (dua puluh) hari sebelum estimasi keberangkatan sarana angkutan laut sampai dengan sebelum kapal berangkat

Pemberitahuan Perdagangan Antarpulau Barang yang selanjutnya disebut PAB adalah dokumen yang berisi data dan/atau informasi terkait Perdagangan Antarpulau.

Kewajiban menyampaikan PAB dilaksanakan oleh Pemilik Muatan (Cargo Owner)

1. Pemilik Muatan (Cargo Owner) dapat memberikan kuasa kepada Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (PJPT) untuk menyampaikan PAB. 2. Penyampaian PAB oleh PJPT ditembuskan kepada Pemilik Muatan (Cargo Owner) 3. Pemberian kuasa kepada PJPT dibuktikan dengan surat kuasa yang tercantum pada Lampiran 1 Permendag No. 27 Tahun 2024 tentang Perdagangan Antarpulau

Penyampaian PAB dilakukan secara online melalui Sistem Indonesian National Single Window (SINSW).

1. Pelaporan PAB dilakukan ketika Pemilik Muatan (Cargo Owner) akan melakukan kegiatan perdagangan dan/atau pendistribusian barang menggunakan sarana angkutan laut. 2. Pelaporan PAB dapat dilakukan paling cepat 20 (dua puluh) hari sebelum estimasi keberangkatan sarana angkutan laut sampai dengan sebelum kapal berangkat

1. Data PAB akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan terkait perdagangan antarpulau. 2. Pelaku usaha yang telah melakukan pelaporan PAB akan mendapatkan nomor laporan PAB. Nomor laporan PAB digunakan sebagai referensi penerbitan Perintah Pengapalan (Shipping Instruction) dan penerbitan dokumen keberangkatan kapal. 3. Nomor laporan PAB juga digunakan untuk penerbitan akses masuk barang ke dalam area pelabuhan.

Silahkan mengakses user manual pada tautan berikut: https://sso.insw.go.id

- Alamat usaha - Identitas (NIK) - Nama lengkap pendaftar - Email dan nomor HP - Surat kuasa (Jika pemilik muatan memberikan kuasa kepada PJPT untuk menyampaikan PAB) - Jenis usaha

Silahkan menghubungi call center LNSW 150-679